Kita tahu bahwa dalam kenyataannya tidak ada budaya politik yang diterapkan secara murni. Begitu juga budaya politik di Indonesia. Tipe budaya politik masyarakat Indonesia menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia mempunyai kecenderungan berikut:
1. Adanya hierarki yang tegas, seperti berikut.
Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis.
Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dengan adanya pemilahan tegas antara minoritas penguasa dan rakyat pada umumnya.
Pihak yang membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan adalah penguasa/ pemerintah, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik.
2. Kecenderungan patronage (mencari perlindungan) tercermin dalam bentuk kegiatan berikut.
Pola hubungan yang bersifat individual dan antardua individu, yaitu patron-client atau ”Bapakisme”.
Dalam kehidupan politik, budaya politik semacam ini tampak pada perilaku politisi yang lebih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya (bawah).
3. Kecenderungan neopatrimonialistik yang mengandung pengertian sebagai berikut.
Negara sudah memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi masih memperlihatkan atribut yang patrimonial, yaitu negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.
Itulah gambaran budaya politik masyarakat Indonesia. Budaya politik masyarakat Indonesia tersebut mengakibatkan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan seseorang pada jabatannya cenderung tidak berdasarkan prestasi, tetapi bergantung pada tindakan kolusi dan nepotisme. Padahal, peraturan tentang pengangkatan sudah ada, namun tidak ditaati.
Selain itu, dalam budaya politik Indonesia terdapat tindakan-tindakan mempolitisasi agama yang dilakukan dengan cara-cara seperti berikut.
Menggunakan ayat-ayat tertentu dari agama yang dapat membenarkan suatu tindakan tertentu.
Mengerahkan massa turun ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi atau pawai di jalanan yang istilah lainnya adalah ”tekanan dari jalanan”.
Berdasarkan dampak dari budaya politik Indonesia pada era Orde Baru tampak jelas bahwa budaya politik masyarakat Indonesia pada era Orde Baru masih bersifat rendah. Belum adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik pada beberapa tingkatan. Mereka juga belum memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.
Bagaimanakah dengan budaya politik masyarakat Indonesia pada era reformasi? Pada era reformasi budaya politik Indonesia sudah mengalami perubahan. Tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap partisipasi dalam perumusan kebijakan publik mulai tumbuh. Oleh karena itu, budaya politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjek partisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis).
Sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan budaya politik yang partisipan. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil, bebas dari segala bentuk kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
source:
http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/07/budaya-politik-masyarakat-indonesia.html
